Pajak Bagi Pelaku Bisnis Online Asing dan Permasalahannya

Pajak Bagi Pelaku Bisnis Online Asing dan Permasalahannya 

Pajak Pelaku Bisnis Online Asing

Pelaku bisnis online asing baik orang pribadi maupun berbentuk badan dapat menjadi subjek pajak sepanjang memenuhi syarat subjektif dan objektifnya. Pelaku bisnis online asing tersebut pada prinsipnya melakukan kegiatan usaha atau bisnisnya di jaringan digital yang disebut internet. Hal itu yang menjadi permasalahan tentang bagaimana cara pelaku bisnis online tersebut memperoleh penghasilan. Berdasarkan pasal 2 ayat (4) UU PPh terdapat 2 cara pelaku bisnis online asing ini memperoleh penghasilannya, yaitu melalui Bentuk Usaha Tetap dan Tanpa melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

Cara memperoleh penghasilan tanpa melalui BUT lebih umum dan banyak pelaku bisnisnya daripada melalui BUT. Hal ini dikarenakan tidak semua pelaku bisnis online dapat membangun BUT di Indonesia. Pelaku bisnis online yang mempunyai BUT di luar negara domisili biasanya adalah perusahan-perusahaan besar multinasional yang bergerak di bidang kegiatan usaha berbasis teknologi dan informasi digital. Dibuatnya bentuk usaha di negara sumber tersebut demi memberikan pelayanan serta menjalin hubungan yang baik terhadap klien atau konsumennya yang ada di negara sumber.

Walaupun mempunyai bentuk fisik yang ada di negara sumber, tapi dalam pelaksanaan usaha pelaku bisnis online asing tersebut dilakukan di jaringan digital internet. Sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan pelaku usaha tersebut termasuk dalam bisnis online. Dalam prakteknya di Indonesia sebagian besar pelaku bisnis online asing yang mempunyai BUT di Indonesia adalah perushaan berbasis Over The Top. Perusahaan Over The Top adalah perusahaan penyediaan Layanan Aplikasi Melalui Internet dan/atau penyediaan Layanan Konten Melalui Internet. Perusahaan semacam google, facebook, twitter, line, dan lain-lain merupakan contoh dari perusahaan OTT ini. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki bentuk atau badan usaha di Indonesia baik berbentuk kantor wilayah maupun gedung penyimpan database semata.

Permasalahan

Permasalahan muncul saat perusahaan-perusahaan ini melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) seperti yang dilakukan Google. Penghindaran yang dilakukan oleh google dikarenakan kurang jelasnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bentuk usaha tetap. Pengertian bentuk usaha tetap sangatlah penting artinya karena pengertian tersebut dipakai sebagai ukuran untuk menentukan ada tidaknya Bentuk Usaha Tetap di suatu negara, yang pada gilirannya menentukan berhak tidaknya negara yang bersangkutan mengenakan pajak atas laba usaha yang diperoleh atau diterima dari negara itu oleh perusahaan yang berkedudukan di negara mitranya. 

Selain diatur dalam UU PPh, penjelasan Bentuk Usaha Tetap juga diatur khusus dalam Perjanjian Perpajakan atau tax treaty. Pengertian Bentuk Usaha Tetap di dalam Perjanjian Perpajakan, tergantung kepada pengertian yang diberikan oleh masing-masing Perjanjian Perpajakan yang bersangkutan yang dapat berbeda dari satu perjanjian perpajakan ke perjanjian perpajakan lainnya. Pada umumnya, dalam perjanjian perpajakan Bentuk Usaha Tetap (Permanent Establishment) diartikan sebagai suatu tempat tertentu di mana seluruh atau sebagian usaha perusahaan (luar negeri) dijalankan. 

Dari rumusan tersebut di atas, untuk adanya suatu bentuk usaha tetap diperlukan adanya dua kondisi, yaitu adanya suatu tempat usaha tertentu, dan di tempat usaha tersebut kegiatan usaha (business activities) dari suatu perusahaan (luar negeri) dijalankan, baik sebagian atau seluruhnya (Paulus Aluk Fajar Dwi Santo,2010:255).
Pengertian bentuk usaha tetap berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan terdapat dalam pasal 2 ayat 5 yaitu menyebutkan bahwa Bentuk Usaha Tetap ialah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa tempat kedudukan management, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan, proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan, pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari enam puluh hari dalam jangka waktu dua belas bulan, orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia, dan komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan usaha melalui internet. 

Dengan kata lain BUT dapat dikatanak sebagai suatu bentuk kegiatan usaha di Indonesia yang dimiliki oleh perorangan ataupun badan luar negeri.

Pajak Pelaku Bisnis Online Asing

Sementara itu pengertian yang dianut Google dalam hal bentuk usaha tetap mengikuti perjanjian perpajakan Indonesia dan Singapura dimana perusahaan pusat Google berkedudukan. Dalam perjanjian perpajakan Indonesia-Singapura mengatur bahwa BUT adalah suatu tempat usaha tetap dimana seluruh atau sebagian usaha suatu perusahaan dijalankan. Disitulah google berdalih bahwa kantor yang ada di Indonesia hanya sebatas kantor support marketing saja, untuk aktivitas kegiatan usaha ada melalui internet, sehingga syarat untuk dinyatakan sebagai BUT gugur. Tentu menjadi permasalahan besar mengingat perusahaan-perusahaan OTT yang mempunyai kantor di Indonesia sebagian atau seluruh usahanya dilakukan di media Internet.

Demikian Informasi mengenai Pajak Pelaku Bisnis Online Asing yang dapat saya sampaikan. Jika kalian punya bahan diskusi terkait hal ini silakan tulis dikomentar untuk lebih meningkatkan pemahaman kita, Thanks..

0 Response to "Pajak Bagi Pelaku Bisnis Online Asing dan Permasalahannya"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel