Yurisdiksi dalam Transaksi Jual Beli Online atau E-Commerce

Yurisdiksi dalam Transaksi Jual Beli Online atau E-Commerce

 Yurisdiksi

Kata “yurisdiksi” adalah kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata bahasa Inggris yaitu “Jurisdiction”. Sedangkan “Jurisdiction” berasal dari bahasa Latin “Yurisdictio”, yang terdiri atas dua suku kata, yuris yang berarti kepunyaan menurut hukum, dan diction yang berarti ucapan, sabda, sebutan, firman. Yurisdiksi adalah sebuah kewenangan suatu Negara untuk melaksanakan hukum nasionalnya terhadap orang, benda, atau peristiwa hukum. 

Csabafi mengatakan bahwa yurisdiksi Negara dalam hukum internasional berarti hak dari suatu Negara untuk mengatur dan mempengaruhi dengan langkah-langkah dan tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif atas hak-hak individu baik perilaku atau peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri. Yurisdiksi itu sendiri adalah refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kedaulatan negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki yurisdiksi.( Mirza Satria Buana,2007:56) 

Persamaan derajat negara dimana kedua negara yang sama-sama merdeka dan berdaulat tidak bisa memiliki jurisdiksi (wewenang) terhadap pihak lainnya (equal states don’t have jurisdiction over each other), dan prinsip tidak turut campur negara terhadap urusan domestik negara lain. Prinsip tersebut tersirat dari prinsip hukum “par in parem non habet imperium”.( Huala Adolf. 1997:183) Masaki Hamano menggunakan 3 jenis yurisdiksi tradisional , untuk menganalisa permasalahan dalam cyberjurisdiction yaitu: 
  • 1.       Yurisdiksi legislatif (Jurisdiction to prescribe)


Yurisdiksi legislatif adalah wewenang negara untuk membuat hukum sesuai dengan masyarakat dan keadaan yang ada . Dalam keterkaitannya dengan internet, muncul pertanyaan ialah negara mana yang berwenang terhadap kegiatan atau orang di dunia cyber?. Menimbulkan suatu permasalahan yaitu
“choice of law”.

  • 2.       Yurisdiksi untuk mengadili ( Jurisdiciton to adjudicate)


Yurisdiksi untuk mengadili didefinisikan sebagai wewenang negara terhadap seseorang untuk melakukan proses pemeriksaan pengadilan , dalam masalah kriminal. Dalam yurisdiksi ini, permasalahan yang sering muncul adalah “choice of forum”.

  • 3.       Yurisdiksi untuk melaksanakan (Jurisdiction to enforce)


Yurisdiksi untuk melaksanakan berhubungan dengan wewenang suatu negara untuk melakukan penghukuman terhadap terdakwa sesuai hukum yang berlaku, baik melalui pengadilan atau melalui tindakan non-hukum lainnya (sanksi administratif)
Ketiga macam jurisdiksi yang dikemukakan di atas, dapat diterapkan dalam bidang penegakan hukum pidana dan perdata sehingga menjadi sebagai berikut, jurisdiksi legislatif adalah kewenangan pembuatan hukum substantif atau dapat juga disebut jurisdiksi formulatif; jurisdiksi judisial merupakan kewenangan mengadili atau menerapkan hukum , dapat pula disebut sebagai jurisdiksi aplikatif atau jurisdiksi judisial; jurisdiksi eksekutif adalah kewenangan melaksanakan kepatuhan hukum yang dibuat , dapat pula disebut jurisdiksi eksekutif. ( Barda Nawawi Arief,2001: 259)
Dalam yurisdiksi hukum, ada beberapa prinsip umum yang sering digunakan. Menurut Afitrahim, beberapa prinsip tersebut yaitu :

  1. Subjective Territoriality (territorialitas subjektif)

Dalam prinsip ini, berlakunya hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di Negara lain. Sebagai contoh, seseorang yang berada di perbatasan Indonesia membunuh orang lain dengan cara menembaknya dan orang yang dibunuh tersebut berada di wilayah Malaysia. Dalam kasus ini, Indonesia berhak untuk mengadilinya karena kejahatan dilakukan di negaranya walaupun korban berada di Malaysia.
  1. Objective Territoriality (territorialitas objektif)

Prinsip ini digunakan pada saat suatu tindakan dilakukan oleh pelaku yang berada di luar wilayah suatu Negara, akan tetapi justru akibat paling serius yang timbul karena peristiwa itu berada di dalam wilayah Negara yang dimaksud. Sebagai contoh kasus penembakan diatas tadi, nah Malaysia juga berhak untuk mengadilinya karena korban berada di pihak Malaysia.
  1. Active Nationality (nasionalitas aktif)

Dalam prinsip ini, Negara tidak wajib untuk menyerahkan warga negaranya yang melakukan kejahatan di luar negeri. Karena pada prinsip ini, Negara lebih berhak untuk mengadilinya dari pada pihak Negara lain tempat dilakukannya kejahatan.
  1. Passive Nationality (nasionalitas pasif)

Dalam prinsip ini, Negara berhak mengadili warga Negara asing yang melakukan kejahatan terhadap warga negaranya. Sebagai contoh warga Negara Indonesia dibunuh di Malaysia dan pelaku warga Negara Malaysia, maka Indonesia berhak untuk mengadili warga Negara Malaysia tersebut.
  1. Protective Principle (prinsip perlindungan)

Dalam prinsip ini, sebuah Negara berhak untuk menangani kejahatan yang dilakukan orang asing berkaitan dengan keamanan dan integritas, serta kepentingan ekonomi yang cukup vital.
  1. Universality (universalitas)

Pada prinsip universalitas ini, Negara memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan dimanapun tanpa memperhatikan kebangsaan pelaku maupun korban.

Perasalah yurisdiksi  e-commerce sangat kompleks, rumit dan sangat urgen untuk dibicarakan, dikarenakan hal tersebut menyangkut yurisdiksi dua negara atau lebih. Padahal setiap keputusan pengadilan yang tidak memilki yurisdiksi atas perkara tertentu atau personal incasu para pihak dapat dinyatakan batal demi hukum. Masalah yurisdiksi ini menjadi relevan ketika pengadilan mencoba menggunakan kekuasaannya terhadap orang yang bukan penduduk atau tidak tinggal dalam batas-batas teritorial negara tertentu. Pengadilan dalam negeri tidak dapat menerapkan atau mengadili perkara tertentu kecuali antar negara yang terlibat saling mengadakan perjanjian untuk menentukan yurisdiksi.

Dalam penentuan yurisdiksi perlu diperhatikan hal-hal seperti lokasi para pihak, obyek kontrak serta kehadiran para pihak. Bagi negara negara yang telah memiliki perjanjian, biasanya diberlakukan peraturan mandatory, sedangkan untuk badan hukum atau perusahaan, penentuan forumnya biasanya adalah domisili perusahaan.

Demikian Yurisdiksi dalam E-Commerce , semoga dapat membantu dan menambah pemahaman dari sobat semua. Jika ada permasalahan atau pertanyaan dan diskusi lain, silakan tinggalkan komentar. 
See yaa...👴👴

0 Response to "Yurisdiksi dalam Transaksi Jual Beli Online atau E-Commerce"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel